PERATURAN PAJAK No.PER-11/PJ/2015 Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan

Seputar Pajak - kami akan menginfokan aturan terbaru buat anda wajib pajak. peraturan ini dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2015 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan.

Peraturan tersebut dapat diunduh pada kolom dibawah. anda juga dapat melihatnya disini. dengan memperbesar tulisan dan memperkecilnya. dapat juga menyorotnya sampai halaman terakhir

PERATURAN PAJAK Terbaru No.PER-08/PJ/2015 Tentang Bentuk Formulir SPT Masa Final Pasal 4 Ayat 2

Seputar Pajak - Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2015 tentang Penundaan Berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 Dan/

PERATURAN PAJAK No.PER-14/PJ/2015 Tentang Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Seputar Pajak - Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2015 tentang Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2015 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa
Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta
Bukti Pemotongan/ Pemungutannya.

Peraturan tersebut dapat

PERATURAN PAJAK No.PER-13/PJ/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Konsultan Pajak

Seputar Pajak - Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Konsultan Pajak. Konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultan perpajakan pedawa wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan UU Perpajakan indonesia.

Terdapat ketentuan umum bagi konsultan pajak wayng wajib dipenuhi dan sangat

PERATURAN PAJAK Menteri Keuangan No.29/PMK.03/2015 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga

Seputar Pajak - Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan UU. No.16 Tahun 2009, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

PERATURAN PAJAK Menteri Keuangan No.91/PMK.03/2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi SPT

Seputar Pajak - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak

Peraturan tersebut dapat diunduh pada kolom dibawah. anda juga dapat
melihatnya disini. dengan memperbesar tulisan dan memperkecilnya. dapat

PERATURAN PAJAK Menteri Keuangan No.90/PMK.03/2015 Tentang PPh Wajib Pajak Badan Penjualan Barang Mewah

Seputar Pajak - PERATURAN PAJAK Menteri Keuangan No.90/PMK.03/2015 Tentang PPh Wajib Pajak Badan, Bersama ini menyampaikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2015 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Dari Pembeli Atas Penjualan Barang Yang Tergolong Sangat Mewah. Pemungut Pajak

PERATURAN PAJAK Terbaru No.PER-19/PJ/2015 Tentang Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22

Seputar Pajak - Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah. adapun barang yang tergolong sangat istimewah adalah kapal pesiar, pesawat terbang pribadi, helikopter, apertemen, kondominium dan sejenisnya. yang mempunyai harga mahal.

Peraturan tersebut dapat diunduh pada kolom

PERATURAN PAJAK Terbaru No.PER-17/PJ/2015 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Seputar Pajak - Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto Nomor PER-01/PJ/2015.  Daftar presentase norma penghitungan penghasilan neto untuk wajib pajak orang pribadi yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto.

Peraturan tersebut dapat diunduh pada kolom dibawah. anda juga dapat melihatnya

PERATURAN PAJAK TERBARU No.PER-36/PJ/2015 Tentang Bentuk Formulir SPT Tahunan WP Orang Pribadi

Seputar Pajak - Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-36/PJ/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya.

Peraturan tersebut dapat diunduh pada kolom dibawah. anda juga dapat
melihatnya disini.

PERATURAN Direktur Jenderal Pajak No.PER-37/PJ/2015 tentang cara pengajuan Permohonan Aktiva Tetap

Seputar Pajak - PERATURAN Direktur Jenderal Pajak No.PER-37/PJ/2015 tentang cara pengajuan Permohonan Aktiva Tetap, Wajib pajak dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan dengan mendapatkan perlakuan khusus apabila permohonan penilaian kembali di ajukan kepada DJP.Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2015 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan

PERATURAN PAJAK Menteri Keuangan Terbaru No.191/PMK.010/2015 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap

Seputar Pajak - PERATURAN Direktur Jenderal Pajak No.191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap, wajib pajak dapat melakukan kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan dengan mendapatkan perlakuan khusus apabila permohonan penilaian kembali diajukan kepada DJP dalam jangka waktu sejak berlakunya peraturan menteri ini sampai dengan 31 desember 2016.

Peraturan Direktur Jenderal

PERATURAN Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Online

Seputar Pajak - PERATURAN Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Online, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online.

Peraturan tersebut dapat diunduh pada kolom dibawah. anda juga dapat melihatnya disini. dengan memperbesar tulisan dan memperkecilnya. dapat juga menyorotnya

PERATURAN Direktur Jenderal Pajak No.PER-44/PJ/2015 Tentang Bentuk Formulir SSP Surat Setoran Pajak

Seputar Pajak - PERATURAN Direktur Jenderal Pajak No.PER-44/PJ/2015 Tentang Bentuk Formulir SSP Surat Setoran Pajak, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak

Peraturan tersebut dapat diunduh pada kolom dibawah. anda juga dapat
melihatnya disini. dengan

PERATURAN Dirjen Pajak No.PER-49/PJ/2015 Tentang Cara Penghitungan PPN Tembakau

Seputar Pajak - PERATURAN Dirjen Pajak No.PER-49/PJ/2015 Tentang Cara Penghitungan PPN Tembakau, Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-49/PJ/2015 Tentang Cara Penghitungan PPN Tembakau, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-49/PJ/2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak

PERATURAN Dirjen Pajak No.PER-01/PJ/2016 Tentang Cara Penerimaan SPT Tahunan

Seputar Pajak - Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan. peraturan ini mengatur tentang cara wajib pajak menyampaikan SPT Tahunan baik melalui kantor pos, dikirim melalui ekspedisi dan penyampaian secara langsung.

Anda dapat membaca PERATURAN Dirjen Pajak Nomor PER-01/PJ/2016 Tentang Cara Penerimaan SPT

PERATURAN Dirjen Pajak No.PER-31/PJ/2014 Tentang PBB Sektor Perkebunan

Seputar Pajak - PERATURAN Dirjen Pajak No.PER-31/PJ/2014 Tentang PBB Sektor Perkebunan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2014 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan.

Peraturan tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan memang mencakup
banyak sektor mulai dari kehutanan, pertambangan, perkebunan, dan sektor
lainnya. jadi tak heran bila artikel

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2013 tentang PBB Sektor Pertambangan Minyak Bumi

Seputar Pajak - Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2013 tentang PBB Sektor Pertambangan, dengan diterbikan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2013 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi

Peraturan tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan memang mencakup
banyak sektor mulai

PERATURAN Dirjen Pajak Nomor PER-20/PJ/2015 Tentang Pengenaan PBB Sektor Lainnya

Seputar Pajak - PERATURAN Dirjen Pajak Nomor PER-20/PJ/2015 Tentang Pengenaan PBB Sektor Lainnya, Berhubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya.

Peraturan tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan memang mencakup banyak sektor mulai dari kehutanan, pertambangan, perkebunan, dan

PERATURAN Dirjen Pajak Nomor PER-42/PJ/2015 Tentang Pengenaan PBB Sektor Perhutanan

Seputar Pajak - PERATURAN Dirjen Pajak Nomor PER-42/PJ/2015 Tentang Pengenaan PBB Sektor Perhutanan, Berhubungan dengan dikeluarkan peraturan ini berkaitan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-42/PJ/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan

Peraturan tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan memang mencakup
banyak sektor mulai dari kehutanan,